BONGKAR SENDIRI ATAU DIPROSES SECARA HUKUM

IMG_3643

BONGKAR SENDIRI ATAU DIPROSES SECARA HUKUM

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, Senin, 11/04/2016 mendatangi Kantor Budi Neon di KM 1,5 Banjarmasin. Kedatangan petugas penegak perda ini terkait surat yang dilayangkan oleh Satpol PP atas temuan baliho di jalan Ahmad Yani KM. 18,5 yang terlihat tidak dalam keadaan layak ( tidak terpelihara ) kepada BP2T Kota Banjarbaru. H. Syamsul Arifin selaku perwakilan dari pihak Budi Neon menyampaikan akan membongkar baliho yang terpasang dan melakukan evaluasi dibeberapa titik pemasangan reklame di daerah Kota Banjarbaru.

Syakir, SH menjelaskan keberadaan baliho tersebut sudah menganggu pengguna jalan dan sangat rentan rubuh karena terlihat tidak dilakukan pemeliharaan. Kedatangan Satpol PP ke Kantor Budi Neon untuk menindaklanjuti atas laporan masyarakat yang merasa terganggu dan khawatir jika baliho ambruk secara tiba tiba. Ia juga menegaskan kepada pihak Budi Neon apabila tidak membongkar baliho yang dimaksud, maka pelanggaran ini terpaksa diproses ke pengadilan.

Pihak Budi Neon dalam hal ini telah diberik teguran dan peringatan untuk segera membongkar baliho yang tak terawat di KM 18,5 secepatnya. Jika dalam waktu yang ditentukan masih ada, kita proses secara hukum ke Pengadilan ujarnya.

Syamsul Arifin selaku perwakilan Budi Neon yang menerima kedatangan Satpol PP Kota Banjarbaru pun menyampaikan permohonan maaf dan dalam waktu dekat akan mengerahkan karyawannya untuk membongkar reklame yang sudah tidak layak pasang.

Secepatnya akan dibongkar, kira kira tanggal 25 April sudah kami bongkar ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kota Banjarbaru terkait Baliho di Jalan Ahmad Yani KM. 18,5 bahwa baliho selama ini terlihat tidak dipergunakan lagi karena perijinannya sudah berakhir sejak tanggal 3 oktober 2014. Hingga saat ini, Baliho tersebut masih dibiarkan terpasang dan dapat menimbulkan ancaman bahaya bagi masyarkaat yang melintas baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor . Sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat b Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pada kesempatan itu, Satpol PP juga melibatkan pihak BP2T Kota Banjarbaru selaku SKPD terkait yang menangani masalah perijinan. |adminsatpolpp@2016|

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *